Logo
images

WORKSHOP FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Blitar, kpu.blitarkota.go.id - Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan tegas telah mengatur dan melindungi hak politik bagi penyandang disabilitas yang diantaranya meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, hak untuk menyalurkan aspirasi, memilih individu/partai politik dalam Pemilu, berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemilu, memperoleh pendidikan politik, termasuk juga hak untuk memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu di semua tingkatan, baik itu Pemilu gubernur, bupati/walikota, maupun Pemilihan kepala desa atau nama lain.

KPU selanjutnya menindaklanjuti Undang-Undang tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyampaian Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilih Akses Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas. Surat ini menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu menjamin penggunaan hak pilih penyandang disabilitas sekaligus menjadi pedoman yang mengatur bagaimana hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan, dan penyediaan fasilitas dan alat bantu dapat diakses dengan baik.

Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati/Walikota Serentak 2018, KPU Provinsi mendapatkan undangan workshop dari AGENDA (General Election Network for Disability Acces) sebagai organisasi yang sering berkoordinasi dengan KPU terutama dengan concern terhadap Pemilu Akses bagi penyandang disabilitas di Indonesia melalui Surat Nomor 15/AGENDA/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Surat Permohonan Kerjasama Workshop Alat Bantu Periksa. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti melalui Surat Nomor 20/PR.02.1-UND/35/Prov/VII/2017 yang mengundang Komisioner Divisi Perencanaan dan Data, dan Divisi Teknis.

“Sesuai dengan undangan dari KPU Provinsi Jawa Timur, Workshop tentang Pemilu Akses ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017. Workshop ini sangat urgen dilaksanakan mengingat hak-hak politik penyandang disabilitas sudah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, sehingga diharapkan aksesibilitas penggunaan hak pilih penyandang disabilitas harus kita pastikan terjamin dengan baik. Pemahaman secara mendalam berkaitan dengan formulir alat bantu periksa ini, tentu akan memudahkan dan membantu kita sebagai penyelenggara dalam mewujudkan Pemilu Akses dalam Pemilihan mendatang,” demikian disampaikan Mashudi dari Divisi Teknis KPU Kota Blitar. Workshop tersebut rencananya akan dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya. (RIF/FUN/LUK)


TAG , , Kpu, , , , , Pilkada,

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar