Logo
images

Rapat Koordinasi Persiapan Revisi DJA Tahun Anggaran 2022

Blitar, kpukotablitar.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Revisi DJA untuk Penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional 2024 Tahun Anggaran 2022, Juma’at (20/05). Diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring, kegiatan diikuti Sekretaris, kasubbag Perencanaan Data dan Informasi dan Operator SAKTI KPU Kota Blitar.

Rapat Koordinasi dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini. Dalam sambutannya Nanik mengingatkan kepada KPU Kabupaten/Kota agar mengikuti instruksi dalam kegiatan revisi Rincian Output Prioritas Nasional (ROPN) yang diselenggarakan atas arahan dari KPU RI.

“Kemarin kita zoom dengan KPU Repblik Indonesia telah membahas mengenai kegiatan yang menjadi prioritas kita untuk diselenggarakan pelatihan kepemiluan kepada seluruh ASN di 34 Provinsi se Indonesia. Saya menegaskan agar semua KPU Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur hadir untuk mengikuti  Pelatihan Kepemiluan mendatang. Untuk tanggal kepastiannya, nanti kita akan kirimkan undangan resmi kepada masing-masing satker,”tutur Nanik.

Lebih lanjut Nanik menjelaskan sebagai lembaga yang vertikal KPU daerah baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota harus mematuhi prinsip dan  hierarki yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Ia berharap dalam rakor ini KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti intruksi yang telah diperintahkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Timur, Nurita Paramita. Nurita dalam paparannya menyampaikan beberapa hal mengenai elemen RO yang harus diinput dan tata cara revisi ROPN.

“KPU RI meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan revisi dengan RO PN yang dimunculkan oleh KPU RI. Saat ini prosesnya di tahap 3, bisa dilihat dan dimonitoring di apliaksi SAKTI. Tetapi ada kebijakan terkait perpanjangan revisi Hal. III DIPA tanggal 13 Mei 2022 kemarin, sehingga revisi DJAnya dibatalkan yang kemudian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diminta melakukan revisi Hal.III DIPA,”terang Nurita.

Nurita menambahkan, bahwa dalam menyusun Rincian Output Prioritas Nasional (ROPN), KPU Kabupaten/Kota akan menyusun secara mandiri dengan memperhatikan perencanaan anggaran dalam kertas kerja. Terakhir, kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyampaian progres masing-masing KPU kabupaten/Kota se-Jawa Timur berkaitan dengan Revisi DJA. (Hms/Kot One/ foto:ry)


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar