Logo
images

PEREMPUAN SEBAGAI AGEN SOSIALISASI DALAM UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT (II)

Satu hal yang juga akan sangat efektif untuk mengkomunikasikan kegiatan pemilihan kepala daerah kepala daerah kepada pemilih, adalah dengan menggandeng kelompok perempuan, khususnya kelompok ibu dan wanita dewasa. Keterlibatan perempuan dalam aspek pembangunan di Indonesia, sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, antara lain dengan munculnya Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkan instruksi presiden ini adalah dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Sehingga kiranya sangat tepat dan sesuai dengan yang digariskan pemerintah, bila dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah ini, perempuan lebih kita maksimalkan perannya dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat.

Selain itu, dalam perpektif gender, Rahmaturrizqi dalam Hanindya (2015:15) menyatakan bahwa mengenai perbedaan peran jenis perempuan dan laki-laki,  ada beberapa aspek yang dinilai sebagai pembeda peran laki – laki dan perempuan yaitu aspek perilaku dan sifat.Aspek sifaf dibagi dalam sifat feminin perempuan dan maskulin pada laki – laki. Perempuan mempunyai sifat hangat, emosional, lemah lembut dan pasif sebagai feminin. Sedangkan laki – laki memiliki sifat rasional, kompetitif, dominan tidak tergantung dan penuh percaya diri sebagai sifat maskulin.

Seperti judul tulisan ini, Perempuan sebagai agen peningkatan partisipasi masyarakat, kiranya sifat perempuan yang termasuk feminin tersebut, sangat layak jika perempuan dijadikan sasaran sosialisasi, yang pada gilirannya dapat dijadikan agen untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan memberikan pengetahuan yang lebih pada ibu-ibu  mengenai pemilihan kepala daerah, seperti informasi seputar pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan, pengenalan profil dan visi  misi calon kepala daerah serta berbagai kegiatan sesuai tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala daerah, maka informasi yang tersampaikan tersebut nantinya akan dibawa ke keluarganya dan lingkungan sosialnya. Kita umpakan, jika kita datang ke kelompok pengajian umum, yang dihadiri oleh sekitar 500 orang ibu – ibu saja, seandainya mereka rata-rata mempunyai 2 orang anak, secara otomatis kita bisa berharap informasi yang kita sampaikan tersebut akan tersampaikan ke 1500 orang lagi. Belum lagi jika ibu tersebut mempunyai kelompok kegiatan lain selain kegiatan pengajian tersebut. Karena pada dasarnya, perempuan lebih aktif dalam berkegiatan sosial.

Disamping itu, kenapa perempuan bisa dijadikan agen peningkatan partisipasi masyarakat? Karena perempuan biasanya lebih dominan dalam membangun sebuah opini di keluarga dan lebih aktif untuk berkomunikasi dalam keluarga di banding laki-laki.

Membicarakan perempuan sebagai agen peningkatan partisipasi masyarakat, kita tidak lepas dari kajian tentang perilaku politik. Perilaku politik adalah perilaku  yang  dilakukan  oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh  negara  untuk  melakukan  hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku  politik. (Hanindya, 2015:4).  Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, agar perempuan yang kita sasar dalam sosialisasi dapat menjadi agen peningkatan partisipasi masyarakat yang handal, sehingga apa yang mereka sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh orang yang diajak berkomunikasi dalam hal ini keluarga dan lingkungannya. Salah satunya adalah dengan meyakinkan mereka, bahwa betapa pentingnya adanya keberanian menentukan sikap untuk memilih dan menentukan pilihan, karena pilihan mereka, dalam  proses pemilihan kepala daerah, akan menentukan nasip dan wajah kepemimpinan daerah mereka lima tahun ke depan. Memilih adalah salah satu aspek penting yang harus dilakukan, sebagai bentuk tanggungjawab mereka sebagai warga negara dan merupakan hak politik warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang.

Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi dasar untuk memberi legitimasi pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilihan.  Karenanya kehadiran pemilih dalam Pemilu menjadi penting apalagi dalam jumlah yang banyak.  Tingginya tingkat prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan, bisa dijadikan salah satu indikator bahwa pemimpin terpillih telah mendapat legitimasi dari masyarakat pemilihnya.

 

Oleh:

Ummu Chairu Wardani

Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Blitar

 

 

*Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Ide KPU Propinsi Jawa Timur

 



Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar