Logo
images

PASAL MENGENAI TIDAK SAHNYA DUKUNGAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Blitar, kpu.blitarkota.go.id ‘” Untuk calon perseorangan, pada pasal 48 ayat 6 dinyatakan bahwa verifikasi dukungannya dilakukan dengan cara sensus, dengan menemui langsung setiap pendukung pasangan calon. Ayat 7 menyebutkan, bila saat ditemui oleh petugas verikasi factual, pendukung calon tersebut tidak dapat ditemui, maka pasangan calon diberi waktu 3 hari untuk menghadirkan pendukung calon dimaksud di kantor PPS , paling lambat 3 (tiga) hari, terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut  “ demikian disampaikan Herwidi Bastugito, Komisioner KPU Kota Blitar dari Divisi Hukum, pada acara bedah UU No.10 tahun 2016 di Aula KPU Kota Blitar, Kamis, 29 September 2016.

“Ditegaskan pada ayat 8, jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi factual sebagaimana dimaksud pada ayat 7, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain dukungan tersebut dianggab tidak sah dan secara otomatis mengurangi jumlah dukungan dari calon perseorangan dimaksud” lanjut Herwidi.

Lebih lanjut Herwidi menyatakan, mengenai verifikasi faktual dan prosedurnya sehingga dukungan tersebut bisa dikategorikan memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menanggapi hal ini, Mashudi, Komisioner KPU Kota Blitar dari Divisi Teknis menyatakan “ Ayat 8 ini merupakan salah satu bentuk solusi terhadap persoalan verifikasi factual, dimana sebelumnya proses verifikasi factual ini sangat rawan menimbulkan permasalahan dilapangan.  ”

Kajian rutin bedah Undang- Undang No.10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang kali, ini, merupakan yang ke-4 kali digelar. Hari ini pembahasan difokuskan pada pasal mengenai Pencalonan, khususnya tentang partai pengusung bakal pasangan calon maupun syarat verifikasi untuk pasangan bakal  calon yang maju dari jalur perseorangan .

 

Bedah undang-undang yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan 2 orang Staff darimasing-masing bagian ini merupakan agenda rutin penguatan kapasitas SDM di lingkungan KPU Kota Blitar .(DH237)

TAG Kpu

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar