Logo
images

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Blitar; Rangga Bisma Aditya

Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak di Tengah Pandemi Covid-19

oleh: Rangga Bisma Aditya (Anggota KPU Kota Blitar, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia)

Proses penundaan pemilihan serentak akibat Covid-19 melalui penerbitan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02 Kpt/01/KPU/III/2020 tentunya akan menyisakan sebuah persoalan mendasar ketika keputusan tersebut dicabut untuk tahapan dilanjutkan kembali melalui terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu persoalan yang muncul adalah tentang tingkat partisipasi masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 yang mencapai 82,15% menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilihan serentak yang akan diselenggarakan di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota.

Animo masyarakat untuk datang ke TPS memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota harus menjadi perhatian khusus karena dampak persoalan sosial dan ekonomi pasca Covid-19 diprediksi belum bisa selesai dalam waktu dekat. KPU RI yang telah memberi opsi penyelenggaraan pemilihan 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021 dalam rapat kerja (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi II DPR-RI, Kemdagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP. 

Opsi tersebut disambut baik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan opsi optimis dalam penyelenggaraan pemilihan serentak dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/2931/SJ dimana salah satu point-nya menyebutkan pemerintah mengambil kebijakan opsi optimis yaitu pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Keputusan tersebut diperkuat melalui terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang juga menyebutkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di Bulan Desember 2020. Namun yang harus diperhatikan dalam Perppu tersebut adalah jika dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat dilaksakan karena pandemi Covid 19 dinyatakan belum selesai, maka pemungutan suara dapat diundur lagi hingga bencana yang dimaksud berakhir.

Merujuk pada kondisi tersebut tampaknya kita harus mereferensikan bagaimana negara-negara lain di seluruh penjuru dunia juga optimis melaksanakan pemungutan suara ditengah pandemi Covid-19. Di Korea Selatan misalkan, sebanyak 66,21 persen atau sejumlah 29.127.637 pemilih dari total DPT 43.994.247 menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif yang digelar pada 15 April 2020. Yang patut diapresiasi dalam pemilihan tersebut, jumlah partisipasi masyarakat merupakan raihan perolehan partisipasi masyarakat tertinggi setelah pemilu parlemen digelar pada tahun 1992.

Dengan capaian partisipasi masyarakat tersebut, pemerintah Korea Selatan akan mendapatkan legitimasi penuh dalam mengeluarkan kebijakan terutama dalam hal perbaikan tatanan sosial dan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Seperti dikatakan Joko J Prihatmoko (2005:131-133), bahwa dalam hal partisipasi masyarakat tinggi, pemerintah akan memiliki legitimasi dan justifikasi yang kuat di mata rakyat karena memiliki akuntabilitas langsung dari masyarakat selaku konstituennya.

Yang harus diperhatikan dari tingginya partisipasi masyarakat tersebut adalah, pada proses pelaksanaanya, dimana Komisi Pemilihan Nasional Korea Selatan memiliki SOP ketat agar tidak menimbulkan klaster penyebaran baru. SOP tersebut di antaranya adalah penyemprotan 14 ribu TPS dengan disinfektan; memberlakukan peraturan khusus bagi pemilih untuk wajib memakai masker, mencuci tangan dengan cairan pembersih, memeriksa suhu tubuh, dan menjaga jarak dengan pemilih lain saat berada di TPS; membolehkan 2.800 pasien terduga virus Corona untuk menggunakan surat suara dan bilik khusus yang sudah disediakan oleh Petugas; hingga menyediakan fasilitas bagi 13.000 orang yang dikarantina untuk memilih setelah TPS ditutup. Memang hal ini dirasa sangat sulit dalam hal persiapan, namun pada akhirnya kegiatan pemilihan legislatif berjalan dengan lancar dan memperoleh pemimpin yang legitimate.

Bagaimana dengan Indonesia? bisakah? 
Berbicara Indonesia di tengah pandemi Covid-19, rasanya opsi optimis pemerintah melalui terbitnya SE Kemendagri 270/2931/SJ dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan pemilihan di Desember 2020 sangat mungkin digelar. Namun prosesnya tidak bisa langsung disamakan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif di Korea Selatan. Hal yang jelas berbeda antara Indonesia dan Korea Selatan adalah wilayah geografis dan kultur masyarakatnya. 

Di Indonesia wilayahnya terbagai antar beberapa kepulauan yang memungkinkan pendistribusian logistik serta pemutakhiran data pemilih harus menjadi perhatian khusus bila ingin partisipasi masyarakat tinggi. Bisa jadi pendistribusian logistik dan pemutakhiran data pemilih dilakukan melalui SOP yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penangan Covid1-19; Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Selain itu, kultur masyarakat Indonesia yang heterogen memungkinkan ada keterlibatan melekat satuan keamanan dan tim kesehatan dari Satgas Pencegahan Covid-19 yang dibentuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan. Hal ini wajib dilakukan agar klaster baru tidak muncul pasca pelaksanaan pemilihan serentak. Bagi daerah yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), harus ada pendampingan khusus dari pemerintah daerah, melalui Satgas Pencegahan Covid-19, untuk memfasilitasi KPU dalam bertugas.

Sosialisasi dan Kampanye via Digital Persoalan capaian tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi pekerjaan rumah utama KPU di tengah pandemi Covid-19 adalah melakukan optimalisasi sosialisasi dan melaksanakan fasilitasi kampanye. Bila opsi optimis pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020, maka setidaknya Juni 2020 sosialisasi sudah harus berjalan dan kampanye akan dilaksanakan pada Oktober 2020. Kewajiban KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat harus dijalankan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang visi misi calon dan tata cara memilih yang benar dalam Pemilihan Serentak 9 Desember 2020. 

Pengurangan pelibatan massa dalam sosialisasi dan kampanye bisa dilakukan dengan cara yang efektif dengan melakukan sosialisasi dan melakukan kampanye melalui media massa dan media sosial. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; serta PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat kondisi geografis Indonesia, dimana jaringan internet belum bisa menjangkau seluruh pelosok daerah, KPU juga harus mendapatkan fasilitasi dari pemerintah untuk melakukan pemerataan jaringan internet secara luas melalui program Kementerian Kominfo atau melalui fasilitasi Dinas Kominfo di Daerah. Selain itu, persoalan sosialisasi dan kampanye tersebut bisa difasilitasi oleh pemerintah desa yang memiliki jaringan internet dengan mengumpulkan masyarakat dengan jumlah terbatas per-RT atau RW. Meski pada akhirnya tetap mengumpulkan massa, setidaknya tidak sebanyak saat sosialisasi dan kampanye digelar secara terbuka tanpa pembatasan sosial yang telah dicanangkan pemerintah.

KPU Harus Siap
Sebagai lembaga yang dibentuk oleh UUD 1945, KPU harus siap melaksanakan tugasnya untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak. Optimisme tidak hanya sekedar diatas kertas, harus ada perhitungan dengan memperhatikan prosedur pelaksanaan pemungutan suara ditengah pandemi seperti yang ada di Korea Selatan, agar tidak bermunculan klaster baru saat proses pemungutan suara digelar.

Sosialisasi dan kampanye digital diharapkan mampu terfasilitasi dengan regulasi yang baik di tengah pandemi Covid-19, dengan mengubah postur anggaran kegiatan pengumpulan massa dengan sosialisasi dan kampanye berbasis digital dan mengacu pada regulasi pembatasan sosial. Tentunya hal tersebut harus disertai dengan fasilitasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa karena secara infrastruktur pastinya jumlah asset yang dimiliki oleh KPU sudah pasti terbatas.

Penyiapan perubahan postur anggaran ditengah pandemi juga harus dipersiapkan secara regulatif oleh KPU atas koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri. Hal tersebut dilakukan agar logistik pemungutan suara dapat terpenuhi, dan teknis penyelenggaraan hingga pemutakhiran data bisa terakomodir dengan baik. Semua menjadi penting untuk diintegrasikan dan dinarasikan dengan baik, agar nantinya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak 2020 dapat mencapai target yang tentunya tidak jauh dari perolehan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019. Siap, tidak siap. KPU harus siap. (*)


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar