Logo
images

MEMAHAMI ISU KRUSIAL DALAM UU PEMILU: SEBUAH PENGANTAR

Written by Arif Wijaksono – Staf Subbagian Program dan Data KPU Kota Blitar

Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan kembali bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU di semua tingkatan wajib memahami secara utuh Undang-Undang Pemilu yang baru ditetapkan oleh DPR, terutama berkaitan dengan isu-isu strategis dalam muatan undang-undang tersebut. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Penyuluhan Peraturan KPU Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Malang 8 Agustus 2017.

Isu-isu krusial yang dimaksud diantaranya yaitu mengenai: 1] presidential threshold; 2] parliamentary threshold; 3] sistem Pemilu terbuka; 4] district magnitude; dan 5] metode konversi suara. Sebagai penyelenggara Pemilu, kita perlu mempelajari dan memahami isu-isu krusial tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Tulisan ini merupakan review singkat untuk menjadi pengantar dalam memahami perubahan-perubahan krusial dalam UU Pemilu.

Pertama, presidential threshold. Kita menyebutnya juga dengan ambang batas pencalonan presiden. Dalam UU Pemilu, ambang batas pencalonan presiden ditetapkan 20-25 persen, yaitu 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jadi partai politik atau gabungan partai politik yang hendak mengusung calon dalam Pemilu presiden tahun 2019 harus memenuhi ambang batas tersebut. Besaran presidential threshold ini sudah diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014. Namun yang berbeda adalah kedua pemilu tersebut belum diselenggarakan secara serentak. Hal ini kemudian menjadi problematis, sebab dalam Pemilu 2019, Pemilu legislatif dan Pemilu presiden dilaksanakan secara serentak. Permasalahannya kemudian dalam Pemilu sebelumnya, Pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dijadikan dasar untuk memenuhi besaran presidential threshold. Mengacu pada UU Pemilu yang baru, ketika Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, maka dapat dipahami bila yang menjadi dasar pemenuhan besaran presidential threshold adalah hasil dari Pemilu 2014. Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan politik, karena sebagian kalangan berpendapat bahwa hasil Pemilu 2014 tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan pemenuhan besaran presidential threshold dalam Pemilu 2019.

Kedua, parliamentary threshold atau disebut juga ambang batas parlemen. Secara sederhana parliamentary threshold dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum agar dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan konstelasi politik di parlemen sehingga dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang stabil dengan meminimalisir friksi politik di parlemen. Ketentuan ini telah diberlakukan sejak Pemilu 2009 yaitu sebesar 2,5 persen, kemudian meningkat menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019, besaran ambang batas parlemen adalah 4 persen, artinya adalah setiap partai harus memiliki perolehan suara sah 4 persen secara nasional agar dapat menempatkan wakilnya di parlemen.

Ketiga, sistem Pemilu terbuka. Sistem proporsional terbuka dipilih sebab dianggap sebagai sistem Pemilu yang demokratis dan dapat menjadi representasi kedaulatan rakyat secara ideal. Kelebihan dari sistem ini adalah suara rakyat memiliki posisi yang sangat strategis, sebab mereka dapat menentukan secara bebas untuk memilih wakil rakyat yang memang mereka kehendaki. Dalam konteks ini, seorang wakil rakyat mau tidak mau harus membangun hubungan yang kuat dengan konstituennya agar dapat terpilih dalam Pemilu. Sistem ini juga mampu mengoptimalkan peran partai politik dalam membangun sosialisasi politik kepada masyarakat, sebab sebagus apapun kualitas calon yang diusung, namun bila tidak dikenal atau tidak populer di masyarakat maka perolehan suaranya tidak terjamin. Partai politik harus membangun legitimasi politiknya dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Keempat, district magnitude atau disebut juga dengan alokasi kursi per daerah pemilihan. Besaran district magnitude masih sama dengan Pemilu sebelumnya yaitu 3-10. Dengan kata lain, jumlah minimal kursi di sebuah daerah pemilihan adalah 3 kursi, dan jumlah maksimalnya adalah 10 kursi.

Kelima, metode konversi suara. Sebelumnya perlu dipahami bahwa dalam sistem proporsional, metode penghitungan dalam mengkonversi suara pemilih menjadi kursi di parlemen ditentukan dengan dua metode: 1] berbasis kuota, yaitu suara sisa terbesar (larges remainder); dan 2] berbasis divisor, yaitu menggunakan bilangan pembagi atau nilai rata-rata tertinggi.

Pada Pemilu sebelumnya, digunakan metode Kuota Hare, yaitu dengan menjumlah total perolehan suara sah kemudian membaginya dengan jumlah kursi yang tersedia di suatu daerah pemilihan, kita menyebutnya dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Setelah menentukan BPP, tahap selanjutnya adalah menentukan jumlah perolehan kursi partai politik di daerah pemilihan dengan membagi jumlah perolehan suara masing-masing partai politik dengan BPP di daerah pemilihan tersebut. Partai yang perolehan suaranya mampu melampaui nilai BPP maka akan mendapatkan kursi terlebih dahulu, sisa kursi kemudian didistribusikan kepada partai politik yang jumlah perolehan suaranya tidak memenuhi nilai BPP.

Undang-Undang Pemilu telah mengatur bahwa metode penghitungan suara yang dipergunakan pada Pemilu 2019 adalah metode Sainte Lague. Berbeda dengan metode Hare, metode Sainte Lague berbasis divisor, yaitu menggunakan bilangan pembagi atau nilai rata-rata tertinggi. Bilangan pembagi dimulai dengan pecahan 1,4 dan diikuti bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya secara berurutan. Dengan kata lain, perolehan kursi diberikan kepada partai politik dengan nilai rata-rata tertinggi terlebih dahulu, kemudia rata-rata tersebut akan terus mengalami penurunan berdasarkan nilai bilangan pembagi. Hal ini dilakukan terus samapi kursi di daerah pemilihan tersebut terbagi habis.

Metode Sainte Lague ini dianggap lebih adil dan demokratis sebab perolehan kursi diberikan secara proporsional kepada partai politik sesuai jumlah perolehan suaranya. Partai politik dengan perolehan suara yang besar maka akan mendapatkan kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan.

 


TAG , , , , , , Kpu, Pemilu

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar