Logo
images

LK KPU Tahun 2020 Raih Opini WTP

Jakarta,kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) KPU Tahun 2020. Prestasi ini berhasil diraih KPU setelah pada tahun 2018 dan 2019 hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal ini disampaikan Anggota BPK RI sebagai Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara 1 Hendra Susanto pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020, Rabu (30/6/2021) di kantor KPU RI.

Hendra menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan negara adalah tugas konstitusional BPK RI. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ada tiga jenis pemeriksaan, yaitu laporan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu. Selain itu, pemeriksaan BPK juga dilakukan dengan membangun komunikasi efektif dan efisien, sehingga hasil pemeriksaan dapat dimengerti oleh semua pihak.

BPK melakukan pemeriksaan keuangan dengan empat kriteria, yaitu kesesuaian atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Menurut Hendra, opini WTP ini bukan hadiah dari BPK, tetapi ini prestasi atas hasil kerja keras KPU dalam upaya meningkatkan opini BPK dengan memberikan laporan keuangan yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra menegaskan upaya dan komitmen KPU bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terutama dalam pertanggungajawaban penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan. KPU telah membentuk tim auditor yang dikirim ke daerah untuk memastikan semua proses bisa berjalan dengan baik dan berkomitmen untuk melaksanakan semua rekomendasi BPK.

KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020 dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Pemilihan di tengah pandemi COVID-19 ini KPU juga membuat inovasi-inovasi yang mendukung protokol kesehatan, termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi para petugas KPPS. Hal ini tentu beresiko pada pertanggungjawaban, apalagi pemilihan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020, namun ini menjadi tantangan juga bagi KPU agar laporan keuangan bisa lebih baik ke depan.

Ilham juga mengungkapkan beberapa upaya KPU dalam meningkatkan opini laporan keuangan, yaitu penyajian e-rekon tanpa catatan (clean dan clear), peningkatan koordinasi dan kerja sama terkait DJPB, DJA, dan DJKN, monitoring dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan di seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, menerbitkan SOP penatausahaan piutang TP/TGR, Bimtek keuangan seperti diklat bendahara, Keputusan Sekjen KPU RI tentang Pembayaran Non Tunai melalui mekanisme CMS dan pendampingan oleh BPKP terkait review laporan keuangan.

Penyerahan LHP atas LK KPU Tahun 2020 ini diserahkan langsung oleh Anggota BPK RI sebagai Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Hendra Susanto kepada Ketua KPU RI Ilham Saputra. Pada kegiatan tersebut dilakukan juga penyerahan tiga buku dari BPK ke KPU RI, yaitu Buku LHP KPU tahun 2020, buku Laporan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan Pilkada 2020 dan buku Laporan Pemilu 2019 Pileg dan Pilpres. (humas kpu ri arf/foto: dosen/ed diR)


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar