Logo
images

KPU Se-Jawa Timur Persiapkan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Blitar, kpu.blitarkota.go.id – KPU Kota Blitar mengikuti Rapat Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Selasa 28 Juni 2022. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) serta Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Rapat dimulai tepat pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur dalam materinya tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 menekankan pentingnya bagi seluruh jajaran Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM untuk melaksanakan sosialisasi di seluruh tahapan Pemilu 2024. “Penting dan menjadi harapan saya untuk dipedomani oleh teman-teman Divisi Parmas agar melaksanakan sosialisasi di semua tahapan Pemilu,” ujar Gogot.

Disampaikan pula bagaimana peran media sosial di masing-masing KPU Kabupaten/Kota sebagai supporting system pelaksanaan sosialisasi Pemilu. “Sosialisasi di tahapan Pemilu 2024 dapat dilakukan dengan mengoptimakan media sosial yang telah dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota juga harus tetap membangun kerjasama pelaksanaan sosialisasi dengan pemerintah setempat maupun instansi di masing-masing daerah,” imbuh Gogot.

Selanjutnya dalam materi tentang Ketentuan dan Rencana Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Ketua KPU RI. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan instansi/lembaga yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU RI.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman meliputi kegiatan sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan, maupun kegiatan lain di bidang kepemiluan. Sedangkan pihak yang dapat melakukan nota kesepahaman diantaranya adalah instansi vertikal pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi yang terakreditasi, maupun pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan. Di akhir acara, disampaikan mengenai pihak mana saja yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU RI di Provinsi Jawa Timur, dan pihak yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPU Provinsi Jawa Timur. (Hms/Kot)


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar