Logo
images

Vidcon Divisi Parmas KPU se-Jawa Timur, 12 Mei 2020

KPU KOTA BLITAR IKUTI RAKOR VIA MEDIA DARING, TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Blitar, kpu.blitarkota.go.id- KPU Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan rapat koordinasi melalui media dalam jaringan (daring), yang dihadiri oleh seluruh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Video Conference ini  dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Mei 2020, dipimpin oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro. Peserta dari KPU Kota Blitar, yaitu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya. Materi yang dibahas adalah mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum RI telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, serta Keputusan KPU Nomor: 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor: 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. PPID diperlukan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik. Selain itu, juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Sedangkan program pelayanan informasi meliputi : pengelolaan informasi, penguatan pelayanan informasi melalui dasar hukum dan kerangka yang jelas, serta fasilitasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi.

Seusai mengikuti rapat koordinasi via video conference tersebut, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengatakan, ”Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengelolaan dan penyediaan informasi publik. Agar pelaksanaan tugas dan layanan PPID KPU Kota Blitar dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pembaharuan daftar informasi publik dan pengembangan kapasitas SDM terkait pengenalan informasi teknologi.” (RBA/AP/LN)


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar