Logo
images

KPU Kota Blitar Hadiri Rakor Penyusunan Anggaran Pemilihan Tahun 2024

Blitar, kpu.blitarkota.go.id – Rabu(25/08), Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dilaksanakan secara virtual melalui media daring zoom meeting rapat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur ini mengundang 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Kegiatan Rakor Penyusunan Anggaran Pemilihan Tahun 2024 KPU Kota Blitar dihadiri oleh Ketua, Divisi Perencanaan, Data & Informasi, Sekretaris, dan Sub Koordinator Program & Data KPU Kota Blitar. Adapun rapat dibuka langsung oleh Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam.

Dalam sambutannya Anam menyampaikan bahwa rakor pada hari ini dilaksanakan guna menanggapi atas banyaknya permintaan Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten/ Kota terkait Rencana Kebutuhan Barang (RKB)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Serentak Tahun 2024. “KPU Provinsi sendiri pada bulan Juli kemarin juga telah diminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengirimkan RKB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024,” kata Anam.

Lebih lanjut, Anam memberikan arahan kepada KPU Kabupaten/ Kota agar dalam melakukan penyusunan anggaran  tidak hanya memaksimalkan kebutuhan anggaran tetapi juga memperhatikan angka psikologis meliputi inflasi, jumlah pemilih, jumlah TPS, serta kondisi pandemi Covid-19.

Sementara itu,  Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim Rochani mengingatkan agar kebutuhan khusus terkait pandemi Covid-19 untuk diperhitungkan misalnya kebutuhan APD, kebutuhan alat kesehatan, penambahan jumlah TPS, serta biaya penambahan bilik suara khusus yang disiapkan untuk mereka yang terindikasi terpapar Covid-19, sehingga ini mempengaruhi besaran kebutuhan anggaran “Kita tidak tahu kapan pandemi berakhir, yang pasti kita persiapkan anggaran khusus sama seperti pada Pemilihan 2020 lalu,” tutup Rochani.

 

 

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq terkait Permendagri Nomor 54 tahun 2019 dan Perubahannya yakni Permendagri 4 Tahun 2020 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini mengenai Keputusan KPU Nomor 1312/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 444/ /HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. (Hms/Kot).


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar