Logo
images

KPU Kota Blitar Hadiri Rakor Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi se-Jawa Timur

Blitar, kpu.blitarkota.go.id – Jum’at (27/08), KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara virtual. Kegiatan tersebut tentunya mengundang KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk mengikutinya.

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam. Dalam sambutannya Anam menyebutkan  jika implementasi Reformasi Birokrasi sebagai upaya untuk menciptakan organisasi yang profesional, berintegrasi, fitur tinggi, bebas dan bersih KKN, serta responsif dalam melayani publik.

“KPU Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki kewajiban untuk terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya, maka dari itu kami berharap agar teman-teman KPU Kabupaten/Kota ikut memberikan kontribusi positif, sehingga memberikan dampak signifikan,” terang Anam.

Menambahkan Anam menuturkan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari 10 KPU Provinsi yang menjadi percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU oleh Kemenpan-RB. “Amanah ini menjadi tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya,” pungkas Anam.

Lebih lanjut Divisi SDM dan Libang KPU Provinsi Jawa Timur Rochani menjelaskan jika pelaksanaan rakor ini sebagai salah satu instrumen bagi KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi di 38 KPU Kabupaten/Kota. “Dengan adanya pertemuan ini diharapkan kita dapat mengkaji masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga dapat dicari solusi atas masalah tersebut, yang diharapkan adalah KPU Kabupaten/Kota dapat benar-benar melakukan evaluasi secara mandiri di wilayah kerjanya,” terang Rochani.

Dalam  rakor tersebut juga menghadirkan narasumber yakni Tenaga Ahli Biro Perencanaan KPU RI, Windra Subekti yang memaparkan Tata Cara Pengisian LKE Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur.

KPU RI telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Kedua regulasi tersebut dilengkapi dengan substansi LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang harus diisi oleh setiap satker guna melakukan penilaian mandiri terkait pelaksanaan reformasi birokrasi wilayahnya.

Selain itu mengadirkan juga narasumber kedua yakni Pengendali Teknis Inspektorat Donny Irfanny yang memaparkan Pemantauan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Selanjutnya Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini juga memberikan arahan terkait mekanisme evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokras. “Mekanisme evaluasi dilakukan setiap semester dan akhir tahun, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas kegiatan dengan menggunakan tools evaluasi berupa LKE,” tuturnya.

“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi KPU Kabupaten/Kota serta laporan hasil evaluasi KPU Provinsi kepada Sekjen KPU melalui Biro Perencanaan dan Organisasi,” lanjut Nanik.(Hms/Kot).


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar