Logo
images

KPU KOTA BLITAR BERSAMA FORKOPIMDA KOTA BLITAR MENGIKUTI VIDCON RAKOR ANALISA DAN EVALUASI TAHAPAN KAMPANYE

Blitar, kpu.blitarkota.go.id – KPU Kota Blitar mengikuti Video Conference Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020. (2/10/2020).

Bertempat di Aula Kominfo Kota Blitar, kegiatan ini diikuti oleh Forkopimda di seluruh Kota Blitar. Pada kegiatan Video Conferen yang di buka langsung oleh Menkopohukam, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., dalam sambutannya menyampaikan untuk menyamakan persepsi agar dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 khususnya pada tahapan Kampanye yang berlangsung selama 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020.

Melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa KPU sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga Covid-19 agar tidak berkembang pada saat kampanye dengan hanya melibatkan maksimal 50 orang yang mengikuti kampanye serta tidak boleh dengan dilakukan secara terbuka, pelanggaran yang terjadi akan diberikan sanksi berupa teguran, pembubaran massa atau pelarangan kampanye selama 3 hari bagi Paslon bahkan bisa berujung pidana sesuai dengan Maklumat Kapolri.

KPU RI, Ilham Saputra, upaya yang telah dilakukan KPU di daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam pelaksanaan tahapan pilkada melaksanakan Rakor Kampanye dengan berbagai stakeholder di daerah. Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2002, PKPU Nomor 10 Tahun 2020, PKPU Nomor 13  Tahun2020 terkait pemilihan dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan stakeholder.

Saat ini KPU terus berkomitmen agar pelaksanaan kampanye Pilkada dapat berjalan secara tertib dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Diinstruksikan Pemerintah Daerah segera menyusun Peraturan tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan yang nantinya akan diperkuat menjadi Perda.
Melakukan langkah pencegahan dengan menerapkan 3M+1 dan 3T yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus menerapkan 3T+1 (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan) dan sebagai langkah penanganan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus melakukan 3T (Testing, Tracking, Treatment).

Hadir pada kegiatan Video Conference ini, Anggota KPU Kota Blitar yang diwakili oleh Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM , Rangga Bisma Aditya.


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar