Logo
images

Koordinasi Kpu Kota Blitar bersama TAPD , Ruang Asisten II Pemkot Blitar

KOORDINASI TPAD BERSAMA KPU KOTA BLITAR

Blitar, kpu.blitarkota.go.id- Senin, 16 September  2019  KPU Kota Blitar melakukan koordinasi dengan TAPD terkait usulan rencana kebutuhan dana kegiatan pilkada 2020 kota Blitar. Diterima di ruang asisten II Pemkot Blitar Wikandrio , ini adalah pertemuan kali ke tiga dengan TAPD (Tim anggaran  pemerintah daerah) membahas usulan rencana kebutuhan dana kegiatan pilkada 2020.

Terjadinya perubahan usulan jumlah nominal hibah karena menyesuaikan dengan ketentuan yang  baru terbit  (kenaikan honor badan adhoc). Pergeseran besaran dana hibah ini dilakukan berdasarkan Permendagri 54 tahun 2019. Penyusunan draf NPHD berdasarkan kesepakatan bersama TAPD dan KPU serta berdasarkan pertimbangan hasil verifikasi usulan hibah dikoordinasikan oleh Bakesbangpol dan PBD dan Bagian Hukum.

Disampaikan Ninik Sholikah Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kpu Kota Blitar “ Terkait dengan penambahan usulan biaya Pilkada maka perlu dilakukan verifikasi dan perumusan kembali besaran usulan oleh KPU bersama dengan OPD verifikator menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Blitar,” jelas Ninik (16/09).

Dari hasil pertemuan tesebut menghasilkan 6 catatan penting antara lain:

  • Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hanya dibuat satu kali untuk seluruh pendanaan (P-APBD 2019 dan APBD 2020)
  • Jika terdapat perubahan besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan maka dapat dilakukan perubahan NPHD.
  • Sebelum menerima penyaluran hibah, KPU membuka rekening untuk menampung dana hibah.
  • Pengembalian kelebihan anggaran diperhitungkan setelah semua tahapan pemilihan selesai yaitu paling lambat tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
  • Penyampaian laporan penggunaan hibah disampaikan kepada pemerintah daerah paling lambat tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
  • Pengawasan atas penggunaan dana hibah dilakukan oleh APIP KPU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ninik menambahkan terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang belum terbit, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi oleh masing-masing stakeholder dengan lembaga vertical terkait KPU RI, Kemendagri dan Kemenkeu RI. (UM/NN/EF)


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar