Logo
images

Komitmen Birokrasi Bersih dan Akuntable

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntable melalui acara Kick Off Meeting Nasional Program Reformasi Birokrasi (RB) KPU Tahun 2021, secara daring dan luring bersama Tim RB KPU RI beserta Ketua, Sekretaris dan Tim RB KPU Provinsi se-Indonesia, Jumat (7/5/2021). Program ini merupakan lanjutan dari program evaluasi RB tahun 2020 dengan harapan indeks RB KPU bisa meningkat di tahun 2021.

Menurut Ketua KPU RI Ilham Saputra, KPU sudah menjalankan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan selanjutnya akan menjalankan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di KPU. Semua unsur harus bisa melaksanakan penataan birokrasi dan organisasi yang dikelola dengan baik dan penguatan akuntabilitas yang kebijakannya juga dapat diterapkan di seluruh satuan kerja (satker).

“Dalam sepakbola, kick off ini adalah tendangan awal. Hasil pertandingannya bagaimana, tergantung usaha kita semua bagaimana bisa meningkatkan perangkat dan kapasitas dalam RB ini. Kita evaluasi pelaksanaan RB tahun 2020, meskipun hasilnya mungkin belum maksimal, kita tingkatkan di tahun ini. Bukan hanya kemampuan, tapi kita butuh kemauan untuk bisa lebih baik, baik dalam hal pelayanan publik, pengelolaan SDM, hingga penataan peraturan perundangan,” tutur Ilham.

Ilham juga mengingatkan terkait penataan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dikelola dengan baik dan prinsip mempermudah, seperti dalam hal mutasi dan pensiun, prosesnya harus bisa cepat, birokrasi yang biasanya lama itu harus dipangkas. Kemudian soal e-signature, ini juga bagian dari birokrasi yang memudahkan dan harus bisa segera direalisasikan, mengingat di lembaga lain juga sudah menggunakan e-signature dalam surat dinas resmi.

Senada dengan Ilham, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga melihat program RB ini juga turut mewujudkan visi misi kelembagaan KPU. Harapan ke depan, birokrasi KPU dapat bertransformasi menjadi lebih efektif, transparan dan akuntable. Hal ini tentu mendukung kepercayaan publik kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan menjaga eksistensi kelembagaan, tata kelola, bisnis proses dan kapasitas kelembagaan.

Di kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Arief Budiman meminta dalam mewujudkan RB ini jangan sampai ada kegiatan yang saling mendahului. Masing-masing bagian menurut dia mempunyai tugas dan harus ada bagian yang mengkreasi. Penting berpikir jauh ke depan dan out of the box, seperti halnya pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi ini, sehingga kinerja KPU itu bukan kinerja biasa-biasa saja, tetapi harus siap menghadapi kondisi apapun. Reformasi birokrasi ni akan menjadi efektif apabila semua bisa memulai dari diri sendiri.

Sementara itu, Plh. Sekretaris Jenderal KPU RI, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat mengungkapkan komitmen RB KPU ini sudah tertuang dalam roadmap RB tahun 2020-2025 yang harapannya dapat menghasilkan birokrat kelas dunia yang bercirikan pelayanan lebih berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien. KPU sudah melakukan RB sejak tahun 2013, dan mendapatkan 3 kali penghargaan pada tahun 2014, 2015 dan 2017, dan melalui momentum kick off ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas RB di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan semua harapan-harapan birokrasi tersebut, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sumariyandono meminta semua satker bisa segera menyelesaikan pembentukan Tim RB dan Tim Agen Perubahan, selanjutnya mengesahkan dalam Surat Keputusan (SK). Melalui evaluasi RB tahun 2020, berdasarkan catatan-catatan KemenPAN-RB bisa diketahui titik-titik mana saja yang perlu pembenahan. KPU juga merancang Sistem Informasi Reformasi Birokrasi (Simasbro) sebagai alat bantu untuk memonitor pelaksanaan RB di masing-masing satker dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). (humas kpu ri arf/foto: ieam/ed diR) 


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar