Logo
images

Himpun Masukan Sejarawan Tentukan Tanggal Lahir KPU

Jakarta, kpu.blitarkota.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah satu dari beberapa lembaga di Indonesia yang lahir berdasarkan amanat konstitusi, UUD 1945. Meski demikian sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, KPU masih mencari kapan lembaga ini resmi dilahirkan.

Berangkat dari hal tersebut pada Kamis (16/9), KPU RI mengundang sejarawan, tokoh dan akademisi untuk bersama membedah sejarah kelahiran KPU.

Hadir memberikan sambutan, Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa cikal bakal KPU sesungguhnya telah ada tidak lama pasca kemerdekaan Indonesia. Meski kala itu namanya masih berubah-ubah namun fungsi sebagai penyelenggara pemilu telah melekat. "Pak Viryan melakukan riset dari buku ke buku, riset kepustakaan, literatur, dan beliau menyampaikan kemungkinan 16 September 1946. Nah apakah ini bisa menjadi pijakan kita untuk menentukan kapan sebetulnya KPU ini dibentuk, ya sebenarnya memang ini menjadi debatable [diperdebatkan]," ungkap Ilham.

Oleh karena itu, Ilham berharap melalui pertemuan Focus Group Discussion (FGD), lembaganya bisa masukan dan pijakan dasar menentukan kapan KPU ini dibentuk.

Anggota KPU RI, Viryan menyampaikan secara detail mengenai riset yang dilakukannya. Penelitian yang dilakukannya sejak tahun 2017 hingga 2021 ini dengan bentuk studi perpustakaan, observasi lapangan, ANRI, Perpusnas, wawancara dan pencarian melalui internet. Hasil penelitiannya menunjukkan rekam jejak organisasi penyelenggara pemilu pasca kemerdekaan dari mulai Badan Pembaharuan Susunan (BPS) tahun 1946, Kantor Pemilihan Pusat (KPP) tahun 1948, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tahun 1953, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) tahun 1969, hingga KPU tahun 1999.

"Badan Pembaharuan Susunan untuk memilih Komite Nasional Pusat [saat ini menjadi DPR] kantornya di Jogjakarta, " ujar Viryan.Hanya saja, Viryan menyampaikan saat BPS dibentuk tidak menyelenggarakan pemilu nasional karena dalam masa kedaruratan pada 1946. Oleh karenanya, lanjut Viryan rujukan badan penyelenggara pemilu pertama harus merujuk pada pemilu pertama yakni pada 1955. "Terlebih lagi 55 dianggap sebagian kalangan smapai hari ini pemilu paling demokratis, makanya kami merujuk pada pemilu 1955," kata Viryan.

Meski begitu, Viryan berpendapat tanggal lahir KPU paling tepat merujuk pembentkan BPS, pada saat pelantikan 16 September 1946. Namun, KPU sangat terbuka untuk usulan dan masukan untuk menentukannya.

Senada dengan Viryan, Sejarawan Pemilu, Faishal Hilmy Maulida menilai pembentukan BPS bisa dirujuk hingga menjadi tolak ukur menentukan hari jadi KPU. Namun, Faishal menilai perlu pencermatan apakah BPS terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung pada 1955 "Saya tidak masalah penetuan tanggal saya apresiasi penentuan hari jadi KPU tahun 46 tetapi untuk memperkuat perlu ditambahkan dokumen yang primer yang mana bisa mendukung argument dan riset bapak," kata Faishal.

Guru Besar Ilmu Sejarah, Prof Anhar Gonggong menyampaikan apresiasnya terhadap penelitian yang dilakukan untuk menentukan tanggal lahir KPU. Menurut Anhar, tahun 1946 saat pembentukan BPS itu bisa dijadikan opsi tanggal karena saat itu dirancang dalam keadaan serba darurat. Namun, pada tahun 1955, kata Anhar juga momentum sangat penting, di mana berjalannya pemilu pertama yang sangat "demokratis". "Jadi saya kalau saya sebagai seorang belajar sejarah, pilihan saya ada pada 46 atau 55, dengan harganya masing-masing," tutur Anhar.

Anggota KPU RI Periode 2001-2007, Prof. Valina Singka Subekti juga menyampaikan apresiasi kepada KPU telah melakukan riset penting. Valina berpendapat penentuan tanggal lahir ini penting untuk membangun kerangka sejarah pemilu secara utuh. Menurutnya, ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menetapkannya yakni secara harfiah atau istilah, dan pendekatan hakiki atau pada maknanya. Jika secara istilah, kata Valina, secara istilah KPU pertama kali secara formal tertuliskan dalam amandemen konstitusi pada 1999 KPU yang masih belum independen atau terdapat partai politik, atau 2001 ketika KPU yang dilantik tidak terdapat dari parpol.

Secara makna, Valina sependapat dengan Anhar yakni pada tahun 1946 sejak dikeluarkannya maklumat untuk mendirikan parpol meski tidak menyelenggarakan pemilu nasional saat itu karena kemampuan ekonomi serta kondisi kedaruratan.

Akademisi Pemilu sekaligus Peneliti Sejarah Pemilu Minahasa, Ferry Duad Liando mengatakan penentuannya kebijakan pertama kali terkait KPU yang anggotanya tanpa partai politik atau tahun 2001, atau mengikukuti SK KPU pertama KPU dikonstitusionalkan, tanggal pelantikan anggota KPU pertama. Berbeda dengan Anhar dan Valina, Ferry menjelaskan BPS saat itu bukan penyelenggara asli tetapi perangkat negara megisi kekosongan atau sebutan kekiniannya Pengganti Antar Waktu untuk mengisi penggantian anggota komite [sekarang DPR] yang tidak memenuhi syarat, sehingga tidak cocok untuk ditetapkan pijakan untuk menentukan tanggal lahir KPU. (humas kpu ri tenri/foto tenri/ed diR)


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar