Logo
images

Gelar Rapat Koordinasi, KPU Provinsi Jawa Timur Sampaikan Penetapan DPB Semester 1 Tahun 2021

Blitar, kpu.blitarkota.go.id – Jum’at (09/07), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penyampaian Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester I Tahun 2021. Dilaksanakan secara virtual rapat dimulai dari pukul 09.00 WIB dengan perserta rapat terdiri dari Bawaslu jawa Timur, 38 KPU Kabupaten/Kota, Partau Politik serta Instansi terkait seperti Kodam V Brawijaya, Polda Jatim, Dinas Pendidikan, DP3AK, Kanwil Kementrian Agama Jawa Timur, Bakesbangpol Jatim, Kanwil Kemenkum-HAM, dan Dinas Sosial.

 

 

Sementara itu KPU Kota Blitar dihadiri oleh Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Blitar Ninik Sholikhah. Dalam mengikuti daring rakor penyampaian penetapan DPB Semester 1 Tahun 2021, Choirul Umam dan Ninik Sholikah mengikuti daring tersebut dari rumah masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan instruksi bahwa KPU Kota Blitar masih melaksanakan WFH untuk mematuhi PPKM Darurat.

Dalam sambutan Rakor Penyampaian Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester 1 Tahun 2021, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menyampaikan jika pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan merupakan kewajiban bagi KPU, hal itu sudah tertuang dan diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 14, 17,dan 20 menyebutkan bahwa KPU berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan. Jadi tidak hanya menjelang pemilu saja KPU melakukan proses pemutakhiran data pemilih, tapi juga secara terus-menerus,” tutur Ketua KPU Jatim.

Kendati demikian, Anam juga menjelaskan tujuan lain proses pemutakhiran data pemilih adalah supaya KPU secara berkala melakukan update, pemutakhiran, pembaharuan data pemilih. “Proses mutasi keluar atau masuk di Jawa Timur ini sangat besar. Selain itu adanya pemilih pemula, baik pemilih pemula karena baru berusia 17 tahun maupun pemilih pemula yang alih status, misalnya dari TNI/Polri Pensiun dan haknya dalam data pemilih bisa kita update”, tambah Anam.

Mantan Ketua Divisi Data dan Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut berharap, dengan diselenggarakannya Rakor kali ini akan melahirkan kerjasama dari semua pihak. Saling bahu membahu bersinergi memberikan masukan untuk perbaikan data pemilih yang lebih mutakhir dan berkualitas. (Hms/Kot).


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar