Logo
images

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Kpu Kota Blitar

DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN , WAJIB E-KTP

Blitar, kpu.blitarkota.go.id-Pancalonan kepala daerah melalui jalur independen tahun 2020 makin berat. Sekarang bentuk dukungan yang harus diberikan wajib disertai formulir dukungan (B.1-KWK). Satu dukungan dengan satu formulir. Pilkada sebelumnya bisa mengkolektifkan dukungan dari masyarakat melalui formulir yang dapat diisi secara kolektif.

Hal ini di sampaikan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Kpu Kota Blitar Hernawan Miftakhul Khabib, Munculnya surat edaran KPU RI Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 terkait dengan tahapan menjadi sinyal bagi peserta pemilu untuk segera melakukan persiapan-persiapan, terutama bagi peserta yang akan mencalonkan diri melalui jalur perseorangan.

“, Sesuai dengan PKPU 15 tahun 2019 tentang tahapan pemilihan, tanggal 26 Oktober 2019 adalah penetapan jumlah minimal dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan. Ini di lakukan di internal KPU yang nantinya akan di umumkan tanggal 25 November 2019 - 8 Desember 2019”, jelas Khabib (12/09).

Surat tersebut menjelaskan tentang perubahan terkait form B.1-KWK PERSEORANGAN yaitu surat pernyataan dukungan pasangan perseorangan, di mana dalam form tersebut sekaligus mencantumkan foto copy KTP Elektronik. Dalam surat tersebut juga tidak di cantumkan surat keterangan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dulu masuk sebagai syarat dukungan sebagai pengganti KTP Elektronik. Surat ini juga menjelaskan tentang perubahan mekanisme penyerahan dokumen dukungan, khususnya terkait dengan jadwal waktu tahapan sebagaimana tertuang dalam PKPU 15 tahun 2019. Selain itu juga penegasan tentang jumlah syarat minimal dukungan perseorangan yang tentunya ada perubahan sesuai dengan DPT pada pemilu terakhir.

Beberapa perubahan ini menjadikan Kpu Kota Blitar segera bersiap dalam menyusun mekanisme pelaksanaan teknis tahapan pencalonan di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Blitar. Tentunya sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Untuk sementara regulasi yang dijadikan acuan adalah PKPU 15 tahun 2017 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan perubahan dari PKPU 3 tahun 2017.(KH/EF)


TAG

Dipost Oleh operator website

Operator website

Tinggalkan Komentar